PEMBENTUKAN LEMBAGA PERADILAN KHUSUS SEBAGAI SOLUSI PENEGAKAN HUKUM PEMILUKADA DI INDONESIA

Abstract

Penegakan hukum dalam Pemilukada di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan banyak lembaga dengan kewenangan berbeda. Situasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan memperpanjang proses penyelesaian perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan lembaga peradilan khusus sebagai solusi dalam menangani sengketa Pemilukada secara lebih efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, komparatif, konseptual, dan analitis. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis menggunakan metode yuridis normatif serta hermeneutika hukum untuk memahami dan menafsirkan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa Pemilukada di Indonesia masih bersifat fragmentaris dan tidak efisien, yang berpotensi menghambat proses demokrasi. Pembentukan lembaga peradilan khusus yang bersifat ad hoc dinilai sebagai solusi yang dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa serta menjamin kepastian hukum dalam Pemilukada. Studi ini merekomendasikan pembentukan pengadilan khusus dengan sistem yang terstruktur berdasarkan tingkatan, seperti model yang diterapkan di Brasil dan Meksiko, guna menciptakan mekanisme hukum yang lebih terintegrasi dan efektif.