Aspek Hukum Kedudukan Penjaminan Surety Bond pada Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan Proyek Konstruksi (Studi Kasus Putusan Nomor : 322/PDT/2017/PT.DKI)

Abstract

Tujuan penelitian mengenai tujuan utama dalam skripsi ini yaitu : 1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai surety bond dalam pelaksanaan pekerjaan pemborongan proyek konstruksi di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor : 322/PDT/2017/PT.DKI). Serta untuk mengetahui proses penyelesaian klaim surety bond dan permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan penjaminan surety bond (Studi Kasus Putusan Nomor : 322/PDT/2017/PT.DKI). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian pengaturan recovery yang dilakukan oleh principal kepada pihak surety menggunakan kekuatan indemnity letter sebenarnya sudah memiliki kekuatan hukum untuk menjamin terlaksananya recovery dalam perjanjian asuransi surety bond sebagai jaminan kontrak pemborongan perusahaan swasta. Indemnity letter dibuat di hadapan notaris menentukan bahwa indemnity letter memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak untuk memenuhi isi perjanjian sehingga menjamin terselenggaranya perjanjian asuransi surety bond.